Account Twitter Wakil Ketua DPR Fadli Zon, berkicau pada Minggu (20 Mei 2018), mendekati tengah hari. Ia nimbrung memberi komentar gosip yang tengah hangat sekian hari paling akhir. " Pro-kontra Al Quran jadi tanda bukti tindak kejahatan terorisme mesti dibicarakan dengan serius, " tulisnya.
Sesudah cuitan pertama, Fadli menggunggah 13 point cuitan beda. Berisi masih tetap bicara masalah keberatannya Alquran jadikan tanda bukti dalam masalah tindak pidana korupsi.
Fadli pernah menyinggung Pasal 39 KUHAP mengenai persyaratan barang yang bisa diambil alih. Dalam Kultwit itu, ia memohon Polri waspada dalam mengambil keputusan alat bukti.
Fadli juga mengutip putusan Mahkamah Agung pada terpidana Masykur Rahmat bin Mahmud di Aceh. " Di situ Alquran jadikan jadi tanda bukti yang diambil alih, " kata Fadli.
Masalah pemakaian Alquran jadi bukti tindak pidana terorimse mulai bergulir Kamis (17 Mei 2018) kemarin. Satu account mulai petisi 'Alquran Bukanlah Barang Bukti Kejahatan' di website www. change. org.
Dalam keterangan petisinya, si pembuat petisi terganggu dengan info yang berseliweran dalam kabar berita media. Point keberatannya terdapat pada penyebutan Alquran jadi tanda bukti.
" Banyak kabar berita yang mengatakan kalau aparat mengambil alih Alquran yang diketemukan di TKP jadi tanda bukti kejahatan, terlebih terorisme. Peristiwa ini sudah dikerjakan bertahun-tahun, " catat si pembuat petisi.
" Alquran yaitu wahyu Allah Swt. Yaitu tidak layak serta tidak benar jadikan Alquran jadi tanda bukti kejahatan, " bunyi petisi itu sekali lagi.
Petisi yang sampai Minggu (20 Mei 2018) sore memperoleh 36 ribu support itu diperuntukkan pada Kapolri, Komnas HAM, MUI, serta Jaksaan Agung.
Tidak ada komentar