Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah merestui tim Komando Operasi Spesial Paduan (Koopsusgab) manfaat perlakuan masalah terorisme. Walau telah disetujui, tim paduan ini memetik penolakan, satu diantaranya dari komisioner Komnas HAM Choirul Anam.
Choirul menyebutkan tidak sepakat dengan terdapatnya pelibatan aparat TNI untuk memberantas terorisme. Dia beralasan, ada peluang berlangsung penindakan yang terlalu berlebih bila itu dikerjakan.
" Reaksi yang didapatkan jangan pernah menyeret tentara kita jadi tentara yg tidak profesional. Karna kita belum juga sempat merumuskan taraf ancaman, hingga pelibatan tentara kita dapat clear dalam konteks hukum, belum juga sempat ada pula payung hukum yang merumuskan, " kata Choirul dalam diskusi di lokasi Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (19/5/2018).
Dalam hal semacam ini, ia menyanggah bila TNI yang ada sekarang ini tidak profesional. Menurut dia, tentara telah bekerja dengan begitu baik serta keras, mendorong jadi aparat yang profesional, hingga begitu disayangkan bila diseret jadi tidak profesional.
" Perubahannya begitu penting, lumayan profesional, nah jangan pernah tentara kita yang telah profesional itu jadi tentara yg tidak profesional. Ukurannya simpel, tidak mematuhi hukum, tidak mematuhi dsb, " kata Choirul.
Selanjutnya Choirul memberikan, janganlah cuma saat kecolongan lantas semuanya intansi seperti TNI turut ikut serta.
" Pelibatan tentara sekarang ini belum juga saatnya, karenanya yang dikehendaki, ditarik oleh teroris, karna dengan pelibatan tentara dalam keadaan yang bukanlah darurat atau normal itu yang dikehendaki mereka, " pungkas Choirul.
Tidak ada komentar