Masyarakat 7 suku di sekitar PT Freeport pertanyakan hak ulayat Mereka
Staf Khusus Presiden, Lenis Kogoya mengatakan bahwa masyarakat tujuh suku yang berada di wilayah sekitar konsesi PT Freeport Indonesia menginginkan adanya dialog segitiga antara pemerintah pusat, pihak Freeport dan perwakilan tujuh suku. "Masyarakat mau dialog segitiga antara pemerintah pusat, pihak Freeport dan masyarakat tujuh suku pemilih hak ulayat daerah konsesi yang diwakili masing-masing kepala suku," kata Lenis di Timika.
Dia mengatakan permintaan tersebut diungkapkan masyarakat tujuh suku (Amungme, Kamoro, Dani, Damal, Nduga, Mee dan Moni) melalui masing-masing kepala suku pada pertemuan beberapa hari lalu. "Dalam dialog itu mereka ingin menyampaikan apa yang menjadi hak-hak ulayatnya dan melakukan hitung-hitungan kembali dengan pemerintah dan Freeport menuju 2021," tuturnya.
Tidak ada komentar